Lokakarya Penurunan Stunting, Maurits Kukuhkan Duta Stunting Kota Bitung

BITUNG - Wali kota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, MM, bertempat di ruang SH Sarundajang Kantor Walikota Bitung  buka lokakarya percepatan penurunan Stunting kota Bitung, rabu (29/06/2022)

Wali kota mengatakan Stunting merupakan isu Nasional yang harus disikapi secara serius oleh Pemerintah kota Bitung,   Mengingat angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi maka diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

Baca juga: Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua Dewan Pertimbangan PB-IPSI

" Stunting ibarat bangunan dasar, jika bangunan dasar tidak cukup kokoh, maka bangunan tersebut akan runtuh " Tukasnya 

Menurut Wli kota Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak.

Baca juga: Presiden RI Tekankan TNI-Polri Harus Lebih Canggih Saat Rapim TNI-Polri TA. 2022

Penurunan stunting lanjutnya menitik beratkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).

" Harapan kami dengan adanya lokakarya percepatan penurunan stunting di kota Bitung ini untuk segera dilakukan. Kita harus kerja cepat, sinergi dan terstruktur untuk percepatan penurunan stunting di kota ini, " tegasnya mengakhiri.

Baca juga: Panglima TNI Hadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2022

Di kegiatan juga wali kota mengukuhkan Duta Stunting kota Bitung Ny. Rita Mantiri Tangkudung dan Ny. Ellen Honandar Sondakh.

Hadir dalam kegiatan Ketua TP PKK Kota Bitung Ny. Rita Mantiri Tangkudung, bersama  bersama pengurus TP PKK Kota bitung, Para asisten,   Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Staf Khusus dan TP3 Sepakat yang membidangi. (AH)

Baca juga: Rapat Terbatas Mingguan Panglima TNI Terkait Kasus Perkelahian Prajurit di Papua